ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

A. Kebijakan Politik Pemerintah Pendudukan Jepang
Penyerahan tanpa syarat Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang kemudian digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Indonesia memasuki period baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu sebagai berikut.
1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.
Mulanya, tentara Jepang membentuk pemerintahan pendudukan militer di Pulau Jawa yang bersifat sementara. Hal itu sesuai dengan Osamu Sirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16) No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942.
Koordinator pemerintahan setempat disebut gunseibu. Misalnya wilayah Jawa Barat pusat koordinator pemerintahan berada di Bandung. Pada setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat.
Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan, tetapi kapalnya tenggelam karena diserang oleh Sekutu dengan menggunakan terpedo. Oleh karena itu, dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Hal itu tentunya menguntungkan pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.
Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menciptakan suasana kerjasama yang baik. Gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui, didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai wakil gubernur, sedangkan Atik Suardi diangkat sebagai pembantu wakil gubernur.
Pada tanggal 19 April 1942, diangkat residen-residen berikut ini.
1. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang)
2. R.A.A Surjadjajanegara di Bogor
3. R.A.A Wiranatakusuma di Priangan (Bandung)
4. Pangeran Ario Suriadi di Cirebon
5. R.A.A Surjo di Pekalongan
6. R.A.A Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.
Di kota Batavia, sebelum namanya diubah menjadi Jakarta, H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja, sedangkan jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko.
Jepang juga mengeluarkan berbagai aturan. Dalam undang-undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besar dan hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang. Mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender
Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942, kalender Masehi sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari raya Tencosetsu¸ yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.
Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan. Hal itu tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan syu dan tokubutsu syi.
Didepan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo, Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko Syikikan tentang garis-garis besar rencana mengikutsertakan orang-orang Indonesia
dalam pemerintahan negara.
Pengikutsertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A Surio masing-masing diangkat sebagai residen (syucokan) di Jakarta dan Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut sanyo dan dipilih untuk enam
macam departemen (bu), yaitu berikut ini
1. Ir. Soekarno untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)
2. Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri)
3. Prof. Dr. Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)
4. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu-Lintas)
5. Mr. Muh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)
Badan Pertimbangan Pusat atau Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah tentang politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer.
Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya sudah berdekatan dengan kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika.
Salah satu cara yang dilakukan Perdana Menteri Koiso untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negeri-negeri yang didudukinya adalah dengan menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Melalui cara demikian rakyat di negeri-negeri tersebut akan menyambut kedatangan pasukan sekutu sebagai penyerbu terhadap negerinya.
Tanggal 1 Maret 1945 mengumumksn pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). Tujuan pembentukan badan itu adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
B. Mobilitas Sosial dan Kesempatan Berpolitik
1. Pembentukan Gerakan Tiga A, Poetera, dan Jawa Hokokai
a. Gerakan Tiga A
Dengan nama Gerakan Tiga A tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Mr. Samsuddin sebagai ketuanya.
Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Pemerintaha pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1942, telah direncanakan untuk membentuk organisasi baru. Organisasi baru itu dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lebih dikenal luas di kalangan rakyat Indonesia. Tokohtokoh
tersebut dikenal sebagai tokoh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.
b. Poetera
Pada tanggal 1 Maret 1942, ia mengumumkan lahirnya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetera. Tujuannya untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imprelialisme Belanda.
Bagi Jepang, tujuan pembentukan Poetera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Sebelas macam yang ahrus dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan dasarnya.
Diantaranya yang terpenting adalah :
1. Tugas untuk memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda
2. Mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya
3. Memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang
4. Mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang serta
5. Tugas dalam bidang sosial-ekonomi
Pemimpin tertinggi Poetera adalah Ir. Soekarno, dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.

c. Jawa Hokokai
Pada tahun 1944, Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakici Harada, menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan.
Kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam peraturan dasarnya adalah sebagai berikut.
1. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
2. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antar segala bangsa
3. Memperkokoh pembelaan tanah air.
Anggota Jawa Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, dan pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokokai sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru bergabung dalam wadah Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik) dan para dokter bergabung dalam wadah Izi
Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Selain itu, Jawa Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas Eujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta dan Heiho) serta hokokai perusahaan.
2. Kerja Sama Kaum Nasionalis Islam
Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang pernah didirikan di Surabaya tahun 1937 pada zaman Hindia Belanda oleh KH. Mas Mansur dan kawan-kawan. Pada bulan Oktober 1943 secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943. Masyumi di pimpin oleh Ketua Pengurus Besar K.H. Hasyim Asy’ari dengan wakilnya dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H Mukti, K.H. Hasyim dan Kartosudarmo, sedangkan wakil dari NU adalah K.H Nachrowi, Zainul Arifin dan K.H Mochtar.
C. Sistem Mobilitas dan Kontrol Pemerintahan Pendudukan Jepang serta Dampaknya terhadap Masyarakat.
1. Pengerahan Pemuda
a. BPAR (Barisan Pemuda Asia Raya)
Latihan-latihan yang diadakan Jepang untuk menanamkan semangat berpihak kepada Jepang di kalangan kaum muda adalah dalam Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR). BPAR merupakan bagian dari Gerakan Tiga A. BPAR dimulai dari tingkat pusat di Jakarta, sedangkan daerah-daerah dibentuk Komite Penginsafan
Pemuda yang anggotanya terdiri dari unsur kepanduan. Di tingkat pusat, BPAR diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dan dipimpin oleh dr. Slamet Sudibyo dan S.A Saleh.
b. Seinendan dan Keibodan
Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, diumumkan secara resmi pembentukan dua organisasi pemuda, yaitu seinendan dan keibodan. Seinendan dan keibodan merupakan organisasi kepemudaan semi-militer. Kedua organisasi itu langsung dipimpin oleh genseikan. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan kedua organisasi tersebut bertujuan untuk mendidik dan melatih
pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.
Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15-25 tahun. Namun, usia anggotanya kemudian diubah menjadi 14-22 tahun. Pada bulan Oktober 1944 pemerintah militer Jepang juga membentuk Josyi Sienendan (Seinendan Putri).
Pada bulan Oktober 1943 dibentuk Fujinkai (Himpunan wanita). Usia minimum dari anggota wanita tersebut juga diberikan latihan-latihan militer.
c. Organisasi-Organisasi Semi Militer Lainnya
Pada tanggal 1 November 1944, dibentuk Suishintai (Barisan Pelopor), kemudian pada tangal 8 Desember 1944 dibentuk Jibakutai (Barisan Berani Mati). Pada tanggal 15 Desember 1944, dibentuk Hizbullah (Kaikyo Seinen Teishintai) yang merupakan barrisan semi-militer dari kaum muda Islam dan Gakukotai atau Korps Pelajar.
d. Heiho dan Peta
Pada bulan April 1943, dikeluarkan pengumuman yang isinya memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat menjadi anggota Heiho antara lain berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18-25 tahun, dan pendidikan terendah Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).
2. Pengerahan Tenaga Kerja
Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun kubu-kubu, jalan-jalan, lapangan udara, dan sebagainya sehingga diperlukan tenaga kasar. Bekerja di pabrik-pabrik dan pelabuhan-pelabuhan. Tenaga-tenaga kasar itulah yang disebut romusha. Romusha adalah nama barisan pekerja asal Jawa yang tidak termasuk bagian dari ketentaraan.
Dalam kampanye tersebut para romusha diberikan julukan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja yang digambarkan sebagai orang-orang yang sedang melakukan tugas suci untuk memenangi Perang Asia Tmur Raya.
Pengerahan tenaga tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur sosial di Indonesia. Pemuda-pemuda yang meninggalkan desanya pergi ke kota karena khawatir diambil sebagai romusha. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang bertindak lebih jauh lagi. Akhirnya, hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil sebagai romusha sehingga yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak dan laki-laki yang kurang sehat.

Dibentuklah rukun tetangga (tonarigumi) sampai ke pelosok-pelosok. Hal itu sesuai denga tujuan yang disebutkan dalam berita pembentukannya, yaitu agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil buminya dan menyerahkannya untuk negeri.
3. Pemerahan Ekonomi dan Bahan Pangan
Pemerintah pendudukan Jepang kemudian mengambil alih semua kegiatan ekonomi. Langkah pertama adalah merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi, antara lain jembatan, alat-alat transportasi, dan telekomunikasi secara fisik. Beberapa peraturan dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi. Guna mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya berbagai manipulasi, pemerintah pendudukan mengeluarkan peraturan pengendalian harga dan hukuman yang berat bagi pelanggarnya.
Pelaksanaan pengawasan terhadap perkebunan-perkebunan dilakukan oleh suatu badan pengawas yang ditunjuk oleh gunseikan, yaitu Saibai Kigyo Kanrikodan (KSK). Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang, antara lain karet dan kina. Karena tanaman karet dan kina dianggap penting, maka kerusakan perkebunan kina dan akrt relatif kecil jika dibandingkan dengan tanaman  lain. Hasil perkebunan lainnya adalah tebu yang dapat menghasilkan gula. Dalam bidang moneter, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku adalah gulden dan mata uang Hindia Belanda. Tujuannya agar harga barangbarang dapat dipertahankan seperti sebelum perang. Selanjutnya dilakukan likuidasi terhadap beberapa bank bekas milik musuh, yaitu De Javashe Bank, Nederlansche Handels Maatschappij, Nederlands – Indische Escompto Bank, dan Batavia Bank. Sidang Cuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) pada bulan Oktober 1944 juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk meningkatkan penyerahan kebutuhan perang, antara lain sebagai berikut.
a. Memperkuat para prajurit PETA dan Heiho
b. Menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang
c. Meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang
d. Memperbanyak hasil produksi pangan. Pemerintah selanjutnya meminta kepada Dewan penasehat (Sanyo Kaigi) yang antara lain beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Otto Iskandardinata, Dr. Buntaran Martoadmodjo, dan R.P Soeroso untuk memecahkan masalah beras tersebut. Dalam sidang pada tanggal 8 Januari 1945, Sanyo Kaigi menyimpulkan bahwa kekurangan dalam penyetoran padi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.
a. Musim kemarau yang panjang pada tahun 1944 sehingga panen tidak dapat diharapkan
b. Cara memberikan penerangan mengenai penyetoran padi kepada pemerintah kurang cukup jelas bagi rakyat dan kebanyakan rakyat berpendapat bahwa padi dibawa ke luar keresidenan,. Bahkan ke luar jawa
c. Struktur masyarakat dan kondisi sosial belum teratur dan masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang
d. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemindahan padi, mulai dari tangan para pedagang sampai menjadi beras di tangan pemerintah.
sumber :
Badrika, wayan I. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 komentar:

kingkong mengatakan...

Thank's gan infonya !!!

www.bisnistiket.co.id

Poskan Komentar