A. Latar Belakang
Latar belakang munculnya politik etis sebagai berikut :
1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.
2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
4. Rakyat kehilangan tanahnya.
5. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri.
B. Pelaksanaan Politik Etis
1. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Nusantara dilakukan secara sentralisasi. Seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat pemerintahan yang ada di negeri Belanda.
2. Irigasi
Sarana yang sangat vital bagi pertanian adalah sarana irigasi ( pengairan ). Pada tahun 1885 pemerintahan telah membangun secara besar–besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak.
3. Emigrasi ( Transmigrasi )
Penduduk Jawa dan madura yang pada tahun 1865 berjumla 14 juta meningkat dua kali lipat pada tahun 1900.
4. Edukasi
Pda mulanya kolonial belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi, yaitu sekolah kelas I dan sekolah kelas II.
5. Bidang Hukum dan Pengadilan
Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1854 dan peraturan hindia belanda tahun 1925, bidang hukum dan peradilan hindia di Belanda dibagi atas dua bagian, yaitu pengadilan Gubernemen dan pengadilan Pribumi.
C. Kegagalan Politik Etis
Kegagalan politik etis tersebut tampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut:
1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, tinkat kesejahteraan rakyat Pribumi tetap rendah.
2. Hanya sebagian kecil kaum Pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.
3. Pegawai negeri dari golongan Pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa belanda tetap sangat besar.
0 komentar:
Posting Komentar