1. Bidang Ekonomi
Pada masa awal kemerdekaan , keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil mengingat inflasi yang sangat parah tengah menimpa bangsa yang baru merdeka ini. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali sedangkan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Kas Negara pun kosong dan pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan ata uang pendudukan Jepang.
Belanda yang belum merelakan Indonesia merdeka, melancarkan aksi blockade-blokade laut dimulai bulan November 1945. Alasan pihak Belanda melakukan blockade, antara lain:
a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah keluarnya hasl perkebunan milik Belanda dan pihak asing.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari tidakan dan perbuatan yang tidak berkenan dari pihak asing.
Tetapi sebenarnya, alasan yang disebutkan di atas merupakan alat untuk penghalalan tindakan campur tangan Belanda di Indonesia. Tujuan yang sesungguhnya untuk menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dari sisi ekonomi karena Belanda menginginkan menguasai Indonesia kembali.
Jalan keluar yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini yakni, dengan melakukan pinjaman nasional. Kemudian pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), sebagai pengganti mata uang Jepang.
Usaha-usaha pemerintah guna menembus blockade pihak asing, antara lain:
1. Usaha yang bersifat politis
Pemerintah RI bersedia mengirimkan 50.000 ton beras, dengan imbalan pemerintah India mengirimkan pakaian untuk rakyat Indonesia.
2. Usaha yang bersifat ekonomis
Pemerintah Ri melakukan hubungan dagang secara angsung dengan pihak asing. Uasaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), yang bekerja sama dengan AS sehingga AS mau membeli produk Indonesia.
2. Bidang Birokrasi
Masalah birokrasi sebagai salah satu syarat berdirinya suatu Negara dirumuskan dalam sidabg PPKI pertama, 18 Agustus 1945. Otto Iskandardinata, Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. kemudian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing seorang Gubernur, antara lain:
1. Sumatera : Tengku Mohammad Hasan
2. Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusuma
3. Jawa Tengah : R. Panji Suruso
4. Jawa Timur : R.M. Suryo
5. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja
6. Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
Pembentukan KNP
Pada tanggal 19 Agustus 1945, presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Sartono, Suwiryo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wiryopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pronggodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo dan dr. Tajaddin berkumpul di jalan Gambir Selatan No. 10 membahas mengenai orang-orang yang akan menjadi anggota KNIP. KNIP bertugas sebagai penasehat presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR. Anggota KNIP berjumlah 60 orang diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan Suwiryo, sebagi sekretaisnya yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komedi, Pasar Baru, Jakarta.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengadakan rapat pleno dan dihadiri pula Wakil Presiden Moh. Hatta, beliau mengeluarkan Keputusan Presiden No. X, isinya tentang memberikan kekuasaan dan wewenang legislative kepada KNIP untuk ikut serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Atas desakan dari Syahrir, maka Wakil Presiden mengeluakan maklumat Walik Presiden 3 November 1945, yang isinya:
1. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, sebagai wadah aspirasi rakyat.
2. Pemerintah berharap agar partai-partai politik telah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Partai yang muncul, yakni Masyumi, PNI, PKI, PBI, Partai Katholik, Partai Kristen, dan Partai Sosialis.
Pada tanggal 25-26 November 1945, Sutan Syahrir mengesarkan progja BP KNIP, sebagai berikut:
1. Kedudukan komite nasional
2. Pembentukan partai-partai politik
3. Penetapan bersama pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri.
4. Usul tentang perubahan pemerintahan lama yang disertai dengan pertanggungjawaban kementrian dan susunan Dewan Kementrian baru.
5. Penyusunan dan penyempurnaan peran KNIP dari presidensil menjadi parlementer.
Menteri-menteri Departemen
1. Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subardjo
3.Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
4.Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Supomo
5.Menteri Kemakmuran : Ir. Surahman T. Adisujo
6. Menteri Keamananan Rakyat : Supriyadi
7.Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo
8. Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
9. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifudin
10. Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosujoso
12. Menteri Perhubungan (a.i) : Abikusno Cokrosujoso
13. Menteri Negara : Wachid Hasyim
14. Menteri Negara : Dr. M. Amir
15. Menteri Negara : Mr. R.M. Sartono
16. Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
3. Bidang Militer
Militer memiliki peran yang sangat penting bagi Negara yang baru memproklamirkan diri sebagai Negara merdeka. Mereka bertugas melindungi rakyat dan mempertahankan kemerdekaan. Cikal bakal pembentukan militer di Indonesia erupakan inisiatif dari para pemuda untuk membentuk “Tentara Keamanan Indonesia”, tetapi ternyata usulan trsebut ditolak oleh pemerintah. pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat).
Para pemuda kurang setuju dengan BKR, mereka menginginkan suatu badan yang benar-benar bisa melindungi keutuhan Negara. Kemudian mereka tergabung dalam Komite van Aksi dan kelompok perjuangan lainnya. Mereka melakukan tindakan provokatif sehingga menyadarkan pemerintah untuk membentuk tentara regular. Maka presiden Soekarno memanggil Mayor KNIL Urip Sumohardjo dan menugaskannya untuk membentuk Tentara Nasional. Maka tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat Presiden yang berbunyi, “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat ”. pimpinan TKR pertama Supriyadi sedangkan Menteri Keamanan dipegang oleh Moh. Suroadikusumo. Karena Supriyadi tidak muncul, maka posisinya digantikan oleh Sudirman. Ia dilantik tanggal 18 Desember 1945.
Pada bulan Januari 1946, TKR berganti nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Tanggal 10 November 1945, badan-badan perjuangan mengadakan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Yogyakarta dipimpin oleh Chairul Saleh. Kongres tersebut sepakat untuk membentuk BKPI (Badan Kongres Pemuda Indonesia). Antara BKPI dan BKR diintegrasikan menjadi TNI pada bulan Juni 1947.
Sumber :
Badrika, wayan I. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga
