Latar Belakang
Setelah pemberontakan G30S/PKI berhasil ditumpas. Para Demonstran yang tergabung dalam Fron Pancasila melakukan aksi di depan Gedung DPR-GR. Mereka menuntut Trirtura. Isi dari Tritura antara lain:
1. Pembubarab PKI beserta Ormasnya.
2. Pembersihan Kabinet Dwikora.
3. Penurunan harga-harga barang.
Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden mengumumkan perubahan cabinet. Kabinet yang baru dibentuk tersebut dikenal dengan Kabinet Seratus Menteri. pada tanggal 24 Februari 1996 diselenggarakan pelantikan kabinet baru. Pada saat yang bersamaan terjadi demonstrasi masa yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar dan umum. Demonstrasi tersebut dikawal oleh pasukan Cakrabirawa. Pada peristiwa tersebut Arif Rahman Hakim gugur.
Kekuasaan Orde Baru
Surat Sebelas Maret 1996 (Supersemar) menjadi pintu masuk Soeharto menjadi orang yang menetapkan kebijakannya. Supersemar membuat adanya dualisme kepemimpinan dalam RI. Lewat SI MPR no.XXXIII/MPRS/1967, presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto.
Soeharto bertekad menjalankan pemerintahan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan juga sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan bangsa sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan bangsa. Langkah pertama yang dilakukan oleh Soeharto, antara lain:
1. Pengukuhan tindakan Pengembangan Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta Ormasnya pada siding MPRS dalam Tap MPRS no. IV/Mprs/1966 dan Tap MPRS no. IX/MPRS/1966.
2. Pelarangan faham dan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia melalui Tap MPRS no. XXV/MPRS/1966.
3. Pelurusan kembali tartib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum melalui Tap MPRS no. XX/MPRS/1966.
Selain itu juga dilakukan penyegaran terhadap DPR-GR. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Anggota DPR terdiri dari wakil partai politik dan golongan karya. Setelah itu pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap kehidupan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan menjadi dua partai politik dan golongan karya. Hasilnya lahirlah 3 kelompok di DPR, yakni:
1. Kelompok Demokrasi Pembangunan
2. Kelompok Persatuan Pembangunan
3. Kelompok Golongan Karya
Kebijakan Orde Baru
Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, perhatian pemerintah tertuju pada penyelamatan ekonomi nasional terutama dalam usaha pemberantasan korupsi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan terhadap kebutuhan pokok rakyat. Melihat kondisi tersebut, MPRS mengeluarkan Tap MPRS no. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang merupakan konsepsi strategis untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi yang terjadi sejak 1955. Kemudian MPRS menetapkan tiga program yang harus dilakukan oleh pemerintah, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi dan program pembangunan.
Langkah selanjutnya dari pemerintahan Orde baru adalah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional lebih dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pelaksanaan Repelita dimulai sejak 1969. Dalam Pembangunan Nasional tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan. Isinya, yakni:
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas Nasional yang tinggi dan dinamis.
Akhir Orde Baru
Awalnya Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1977 tingkat GNP mencapai US$ 1200 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % dan inflasi di bawah 3 %. Tetapi ternyata pencapaian prestasi itu hanya dipermukaan saja. DPR telah terjangkit virus KKN dan telah menjadi budaya. Akibatnya Indonesia mengalami pembengkakan utang luar negeri sebesar 137 miliar dollar Amerika Serikat.
Kebobrokan pemerintahan Orde Baru telah tercium oleh rakyat. Pemerintah Orde Baru dinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Banyak terjadi penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berbuat krisis di semua bidang, baik itu politik, hukum, ekonomi, maupun kepercayaan.
Ketidak puasan terhadap pemerintah mengakibatkan demonstarsi yang dilakukan para mahasiswa seakin gencar. Puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta memakan korban jiwa. Empat mahasiswa tertembak. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana dan Hafidin Royan.
Peristiwa tersebut semakin menguatnya keinginan rakyat agar presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden RI dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakil Presiden B.J. Habibie.
Sumber :
Badrika, wayan I. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga
0 komentar:
Posting Komentar